KALIANDA – Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyoroti kepastian pembayaran honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 di tingkat komisi-komisi DPRD, yang berlangsung pada Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Jenggis Khan Haikal, mempertanyakan kesiapan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memenuhi pembayaran honor PPPK pada tahun anggaran 2027.
Pertanyaan itu disampaikan sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap keberlangsungan kesejahteraan para pegawai PPPK yang menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah di BKD Lampung Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, MHD Dharma Kurniawan, S.STP., M.M., menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran honor PPPK masih dalam kondisi aman.
“Untuk pembayaran honor PPPK, insyaallah masih aman. Pemerintah daerah telah memperhitungkan kebutuhan anggaran tersebut dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” jelas MHD Dharma Kurniawan di hadapan anggota Komisi I DPRD.
Penjelasan tersebut memberikan kepastian bahwa hak-hak PPPK tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Rapat pembahasan PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sendiri merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah yang melibatkan pembahasan antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan setiap program dan kebutuhan anggaran telah direncanakan secara tepat, efektif, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Komisi I DPRD menegaskan akan terus mengawal proses pembahasan APBD 2027 agar seluruh kebijakan anggaran, termasuk pembayaran hak-hak pegawai, dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. (Tim IWOI Lamsel)
