Semarang — Reformasi birokrasi kembali mendapat sorotan. Di tengah tuntutan terhadap pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, Pemerhati Reformasi Mutu Aparatur dan Undang-Undang Negara (PRIMANURA) resmi hadir di Semarang. Jum’at,(4/9/2026)
PRIMANURA membawa misi untuk ikut mengawal mutu aparatur, tata kelola pemerintahan, regulasi, hingga kebijakan publik agar semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kehadiran PRIMANURA ditandai melalui Diskusi Publik dan Launching Kajian Kebijakan yang mengangkat tema “Rangkap Jabatan di Birokrasi Indonesia: Konflik Kepentingan, Disparitas Regulasi, dan Tantangan Good Governance.”
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni Kepala Ombudsman Jawa Tengah, perwakilan BKD Jawa Tengah, serta akademisi. Kehadiran berbagai perspektif tersebut memperkaya diskusi mengenai persoalan rangkap jabatan dan tantangan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Acara tersebut juga mendapat dukungan dari Lazismu Jawa Tengah, sementara peserta berasal dari berbagai unsur masyarakat sipil, di antaranya mahasiswa, Generasi Anti Korupsi (GENZI) Jawa Tengah, Nasyiatul Aisyiyah Kota Semarang, serta elemen civil society lainnya.
Keterlibatan kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil dalam forum tersebut menunjukkan bahwa isu reformasi aparatur dan tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi perhatian kalangan birokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari kepentingan publik yang perlu dikawal secara bersama.
Tema rangkap jabatan menjadi perhatian penting karena persoalan tersebut tidak hanya menyangkut posisi seseorang dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan profesionalitas, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.
Koordinator Eksekutif PRIMANURA, Ence Sopyan, S.Sos., M.A.P., mengatakan lembaga tersebut lahir dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan aparatur negara, regulasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan.
Namun, PRIMANURA tidak ingin mengambil posisi sebagai lembaga yang hanya gemar melontarkan kritik terhadap pemerintah.
“PRIMANURA lahir dari kegelisahan sekaligus keyakinan bahwa reformasi aparatur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sipil juga memiliki ruang dan tanggung jawab untuk ikut mengkaji, mengawasi, mengkritisi, dan menawarkan gagasan perbaikan,” ujar Ence Sopyan. Sabtu,(5/9/2026).
Menurut Ence, kritik terhadap kebijakan publik harus memiliki dasar yang kuat. Karena itu, PRIMANURA akan mengedepankan kajian dan data dalam menyampaikan pandangan terhadap berbagai persoalan pemerintahan.
“Kami ingin kritik yang disampaikan memiliki dasar kajian dan data. Ketika ada persoalan publik, kita kaji. Ketika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, kita diskusikan. Dan ketika memungkinkan, kita tawarkan alternatif kebijakannya,” paparnya.
Dalam peluncuran tersebut, PRIMANURA juga memperkenalkan kajian kebijakan mengenai rangkap jabatan di birokrasi Indonesia.
Kajian itu menjadi langkah awal lembaga tersebut untuk membangun ruang diskusi kebijakan yang tidak hanya melihat persoalan dari sisi regulasi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta kepentingan publik.
Ence menilai pembahasan mengenai rangkap jabatan tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai boleh atau tidaknya seseorang memegang lebih dari satu jabatan.
Menurutnya, persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan setiap jabatan publik dijalankan secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin persoalan rangkap jabatan berhenti pada pertanyaan boleh atau tidak boleh. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan jabatan publik dijalankan secara profesional, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Persoalan tersebut dinilai relevan untuk terus dikaji karena kualitas tata kelola pemerintahan pada akhirnya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan negara.
Pemilihan Semarang sebagai tempat lahirnya PRIMANURA juga memiliki makna tersendiri.
Kota yang memiliki sejarah perjuangan tersebut dipilih sebagai simbol semangat PRIMANURA dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan melalui kajian, gagasan, dialog, dan partisipasi masyarakat sipil.
Bagi PRIMANURA, masyarakat tidak cukup hanya menjadi penerima kebijakan. Masyarakat sipil juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi, mengkritisi, sekaligus memberikan gagasan terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, keterlibatan mahasiswa, GENZI Jawa Tengah, Nasyiatul Aisyiyah Kota Semarang, serta elemen civil society lainnya menjadi bagian penting dalam membangun ruang dialog publik yang lebih luas.
PRIMANURA memastikan peluncuran lembaga tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Berbagai isu mengenai reformasi aparatur, regulasi, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan akan terus menjadi ruang kajian dan dialog.
Ence menegaskan, kehadiran PRIMANURA diharapkan mampu mempertemukan berbagai perspektif untuk mencari solusi terhadap persoalan pemerintahan.
“Peluncuran ini bukan akhir, tetapi awal. Kami ingin PRIMANURA menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan publik dalam mencari gagasan perbaikan pemerintahan,” pungkasnya.
Dengan hadirnya PRIMANURA, ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengawal reformasi aparatur dan tata kelola pemerintahan diharapkan semakin terbuka.
Bukan hanya mengkritik ketika kebijakan bermasalah, tetapi juga menghadirkan kajian, data, dialog, dan alternatif solusi.
Sebab, reformasi birokrasi bukan semata soal mengganti aturan atau pejabat. Lebih dari itu, reformasi harus memastikan kekuasaan dan jabatan publik dijalankan secara profesional, berintegritas, akuntabel, serta benar-benar digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.***
PRIMANURA Resmi Hadir, Kawal Reformasi Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan
